Monday, October 25

Pertamina Setor PBBKB Rp 1, 9 T di Sumbagut

Jakarta, CNBC  Indonesia – Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pertamina MOR I menjalin kerjasama rekonsiliasi data PBBKB secara Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi dan Executive GM Regional Sumbagut, Herra Indra W bertempat di Pendopo Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Bagian 41 Medan, Rabu (2/12/2020).

Sebelumnya, pembahasan perjanjian dilakukan oleh Finance MOR I Manager, Area Manager Legal Councel Sumbagut dengan Plt. Kepala Badan Tata Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR I, Taufikurachman mengucapkan penandatanganan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) No. B-2904/KSP. 00/10-16/06/2020 perihal koordinasi terkait PBBKB buat melakukan sinkronisasi data secara terang dan terpadu kepada pemerintah kawasan di wilayah masing-masing.

“Dalam periode Januari sampai Oktober 2020 total pembayaran PBBKB Pertamina MOR I di lima provinsi sebesar Rp 1, 96 triliun, ” ujar Taufikurachman.

Adapun area operasional Pertamina MOR 1 di lima provinsi tersebut adalah provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Khusus Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi dengan PBBKB sebesar 33 persen atau Rp 653 miliar dari total pembayaran PBBKB tersebut.

Diakuinya, satu produk terbesar dalam pembayaran PBBKB adalah Pertalite.

“Dalam era Januari sampai Oktober 2020, rata-rata pembayaran PBBKB Regional Sumbagut mulai bulan adalah Rp 196 miliar” katanya.

Taufikurachman menjelaskan, kelompok usaha terbesar dalam pembalasan PBBKB adalah jenis usaha pemindahan sebesar 52 persen dari total pembayaran PBBKB.

Pada kesempatan tersebut, KPK menerima poster dari Pertamina MOR I. Poster tersebut diserahkan Executive GM Regional Sumbagut, Herra Indra W pada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Diakui Lili, KPK mendukung penuh transparansi bukti terutama dalam hal pendapatan kawasan satu diantaranya melalui PBBKB itu.

“Tujuan kerjasama itu untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Pemerintah provinsi akan mendapat kebaikan terkait dengan PBBKB, ” sebutan Lili.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)