Saturday, October 23

Tok! DPR Setujui Anggaran 2021 OJK Rp 6, 2 T

Jakarta, CNBC Indonesia kacau Komisi XI DPR RI menyetujui rencana kerja serta anggaran Otoritas Jasa Keuangan tarikh 2021 sebesar Rp 6, 2 triliun.

Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Teori Komisi XI dengan Dewan Komisioner OJK pada Senin malam, tujuh Desember 2020.

“Komisi XI DPR RI dan Sidang Komisioner OJK menyetujui rencana kegiatan dan anggaran penerimaan OJK tarikh anggaran 2021 sebesar Rp enam. 207. 734. 618, ” cakap Amir Uskara, yang memimpin jalannya Rapat Komisi XI DPR pada Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


Secara rinci, prognosa petunjuk anggaran OJK tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 6, 20 triliun. Ini terdiri dari pungutan pada bidang perbankan sebesar Rp 4, 24 triliun, pungutan bidang pasar modal sebesar Rp 891. 59 miliar. Selanjutnya, di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebesar Rp 867, 17 miliar serta pengelolaan sebesar Rp 205, 92 miliar.

Rencananya, anggaran tersebut sepenuhnya hendak dipakai untuk rencana pengeluaran operasional OJK tahun 2021 sebesar Ro 6, 20 triliun.

Rinciannya, kegiatan operasional sebesar Rp 505, 14 miliar, kegiatan administratif sebesar Rp 5, 19 triliun. Lalu, kegiatan pengadaan aset sebesar Rp 505, 61 miliar dan kegiatan pendukung lainnya sebesar Rp 37, 47 miliar.

Namun, berdasarkan evaluasi Rapat Panja, terdapat alokasi perubahan di kegiatan operasional menjadi Rp 577, 16 miliar dan kegiatan administratif mendarat menjadi Rp 5, 10 triliun dan kegiatan pengadaan aset redup menjadi Rp 487, 55 miliar.

Meski ada transformasi di komponen tersebut, anggaran yang diajukan untuk rencana kerja tarikh 2020 tetap sebesar Rp 6, 20 triliun.

“Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tarikh 2021 sebesar Rp 6, 207, 7 dengan sumber pembiayaan segenap dari pungutan OJK, ” sirih Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, di Komisi XI DPR, Senayan.

Ia  melanjutkan, apabila terdapat realisasi penerimaan kutipan OJK terhadap anggaran yang sudah ditetapkan, dapat digunakan untuk penyelesaian kewajiban kepada negara atau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)